EconoIdea Indonesia – Kementerian Keuangan berkomitmen pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Salah satu langkahnya adalah penghentian pemberian uang saku untuk rapat sehari penuh. Namun, menariknya, anggaran untuk kendaraan dinas pejabat eselon I justru meningkat pada tahun 2026.
Dalam upaya memastikan belanja kementerian/lembaga (K/L) lebih efisien dan efektif, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2026 (PMK SBM) pada 14 Mei 2025.
Penerbitan PMK SBM merupakan kebijakan rutin untuk menyesuaikan berbagai satuan biaya, sehingga lebih merefleksikan kondisi pasar aktual dan mendukung efektivitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lisbon Sirait, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang menghapus uang saku untuk rapat setengah hari. Mulai tahun 2026, kebijakan ini diperluas ke rapat sehari penuh. Uang saku hanya diberikan untuk kegiatan yang melibatkan penginapan dan termasuk dalam paket full board.
Resmi! Riswan Lauhin Hengkang dari Persebaya Surabaya Usai 3 Musim yang Menakjubkan
Beliau menjelaskan bahwa kegiatan rapat pemerintah dikategorikan ke dalam tiga jenis: rapat setengah hari, rapat sehari penuh (full day), dan rapat dengan penginapan (full board). Masing-masing kategori memiliki persyaratan dan indikator keberhasilan yang wajib dipenuhi. Rapat-rapat koordinatif yang melibatkan narasumber dari berbagai kementerian atau lembaga tetap diizinkan, tetapi dengan persyaratan yang ketat.
“Rapat yang melibatkan koordinasi antar kementerian, bahkan mengundang narasumber dari berbagai pihak, memiliki syarat-syarat khusus untuk dapat diselenggarakan di luar kantor. Jadi, uang saku sebesar Rp 130.000 per orang per hari hanya berlaku untuk kegiatan yang termasuk dalam paket full board (penginapan),” jelas Lisbon di kantornya, Senin (2/6).
Lisbon menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi efisiensi belanja barang, mengingat rapat termasuk dalam kategori belanja tersebut. Biaya penginapan untuk rapat di hotel disesuaikan berdasarkan survei harga rata-rata di setiap provinsi.
“Besaran biaya penginapan atau rapat di hotel disesuaikan dengan harga rata-rata layanan berdasarkan survei. Pembagian berdasarkan provinsi memastikan harga yang realistis, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, sehingga dapat menghemat biaya rapat secara signifikan,” papar Lisbon.
PMI Manufaktur Masih Kontraksi, Sektor Industri Tetap Optimistis Tambah Tenaga Kerja
Di sisi lain, anggaran untuk kendaraan dinas pejabat eselon I meningkat pada tahun depan. Berdasarkan PMK SBM tahun anggaran 2026, biaya pengadaan kendaraan dinas eselon I mencapai Rp 931.648.000, meningkat dari Rp 878.913.000 pada tahun 2025.
“Standar biaya ini didasarkan pada harga rata-rata atau harga riil di pasar. Kenaikan ini mempertimbangkan pengadaan mobil listrik dengan spesifikasi tertentu,” jelasnya.
Lisbon menambahkan bahwa kenaikan biaya pengadaan tetap mempertimbangkan efisiensi pemerintah. Oleh karena itu, terdapat kebijakan untuk mengoptimalkan kendaraan dinas yang sudah ada, bahkan dengan pembatasan-pembatasan tertentu.
“Penggunaan kendaraan dinas diprioritaskan untuk mengoptimalkan aset yang sudah ada,” ujarnya.
