EconoIdea Indonesia – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melantik sejumlah Direktur Jenderal (Dirjen) baru di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Jumat, 23 Mei 2025.
Pelantikan ini mengakhiri spekulasi yang beredar luas. Salah satu yang paling menonjol adalah penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, menggantikan Suryo Utomo.
Posisi Dirjen Bea Cukai juga akan terisi, dengan Letjen Djaka Budi Utama, mantan anggota Tim Mawar, yang diprediksi akan menggantikan Askolani.
Pelantikan ini juga akan menentukan pengganti Isa Rachmatarwata, mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu yang ditangkap Kejagung beberapa bulan lalu.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, membenarkan pelantikan pejabat tinggi Kemenkeu pada Jumat pagi, 23 Mei 2025.
Meskipun Deni tidak merinci nama-nama yang dilantik, ia memastikan seluruh posisi Dirjen akan terisi. Pelantikan ini akan mencakup pergantian, rotasi, dan penetapan pejabat yang tetap menjabat.
“Semua dilantik (Jumat pagi). Ada yang tetap, ada yang rotasi, ada yang baru,” ujar Deni kepada JawaPos.com, Kamis (22/5) malam.
Pelantikan akan digelar tertutup, namun dapat disaksikan melalui kanal YouTube Kemenkeu. Pertanyaan dari awak media akan dijawab dalam konferensi pers rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Untuk acara pelantikan, kita sediakan live stream dan ruangan, sedangkan untuk tanya jawabnya bisa dilakukan saat konferensi pers APBN setelahnya,” jelasnya.
Sebelumnya, pada Selasa (20/5), Bimo Wijayanto, mantan Deputi Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, dan Letjen TNI Djaka Budi Utama, Sekretaris Utama BIN (mantan anggota Tim Mawar), memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Negara.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo Subianto meminta Bimo untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia. Pertemuan ini semakin memperkuat kabar pergantian Dirjen Pajak.
“Hari ini saya dengan Pak Letjen Djaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan, beliau menegaskan komitmen beliau untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia supaya lebih akuntabel, lebih berintegritas, lebih independen untuk mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ungkap Bimo.
Bimo dan Djaka akan menempati posisi di Kemenkeu, kemungkinan di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).
Hal ini semakin menguatkan prediksi penempatan Letjen TNI Djaka di Ditjen Bea Cukai. Namun, Bimo belum memberikan konfirmasi resmi.
“Saya belum bisa memberikan ke publik, saya harus berkonsultasi dengan Menteri Keuangan. Tapi, memang ada beberapa hal yang diberikan arahan kuat oleh Bapak Presiden untuk melakukan hal-hal yang memang diperlukan untuk membuat martabat Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk bisa lebih kuat dalam mengamankan penerimaan negara,” jelas Bimo.
“Nanti pengumuman resminya ditunggu saja dari Kementerian Keuangan,” tutup Bimo.
