EconoIdea Indonesia – , Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengumumkan rencana pembangunan hunian bagi masyarakat umum di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Langkah ini merupakan perluasan signifikan dari proyek sebelumnya yang difokuskan hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Pertahanan Keamanan (Hankam).
Menteri PKP, Maruarar Sirait atau Ara, menjelaskan bahwa pembangunan hunian ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan IKN yang inklusif. Presiden, menurut Ara, secara langsung menginstruksikan kementerian untuk menyediakan tempat tinggal bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Tentu saja TNI, Polri, dan ASN penting, tetapi rakyat kita juga harus mendapatkan kesempatan yang sama,” tegas Ara di IKN, Sabtu, 17 Mei 2025, seperti dikutip dari keterangan resmi.
Meskipun detail jumlah dan tipe hunian belum diungkapkan, Ara menekankan bahwa proyek ini merepresentasikan komitmen pemerintah untuk membangun IKN sebagai kota yang adil dan merata. “(Komitmen) ini diwujudkan dengan menyediakan akses hunian layak bagi semua kalangan,” tambah politikus Partai Gerindra tersebut.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengatakan rencana Kementerian PKP ini merupakan sebuah inovasi yang progresif. “Inisiatif ini akan membawa kemajuan karena IKN juga akan menyediakan hunian untuk masyarakat luas,” ujarnya.
Sebelumnya, Basuki telah menyampaikan peluang investasi di sektor hunian IKN yang masih sangat terbuka. Ia bahkan mengajak Real Estate Indonesia (REI) untuk berinvestasi di ibu kota baru.
Basuki menawarkan 16 peluang investasi di sektor hunian dan komersial di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) 1A, 1B, dan 1C yang terletak di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini juga menawarkan beragam insentif, termasuk pembebasan 100 persen Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan tax holiday.
Ia meyakinkan para pengusaha properti dengan menyatakan adanya kepastian dan kejelasan pasar di IKN. “Pembangunan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ASN dan pejabat negara yang bertugas di Nusantara, terutama untuk mendukung ekosistem kantor Yudikatif dan Legislatif yang akan segera dibangun,” jelas Basuki saat menerima kunjungan REI di Gedung Kemenko 3 IKN, Jumat, 16 Mei 2025, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
