EconoIdea Indonesia – , Jakarta – Ribuan pengemudi ojek online dari berbagai penjuru Indonesia, tergabung dalam Garda Indonesia, akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran pada Selasa, 20 Mei 2025. Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyatakan aksi ini akan melibatkan pengemudi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Cirebon, Bandung, Cikampek, Karawang, Banten Raya, Palembang, dan Lampung, yang akan berkumpul di Istana Merdeka, Kementerian Perhubungan, dan Gedung DPR RI. Aksi serupa juga direncanakan di berbagai kota lainnya.
“Garda Indonesia mendesak pemerintah untuk segera merespon keluhan para pengemudi ojek dan taksi online terkait pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh para aplikator,” tegas Igun dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 15 Mei 2025.
Sebagai bentuk protes yang lebih nyata, Garda Indonesia dan asosiasi ojek online lainnya akan melakukan aksi offbid massal. Pada tanggal 20 Mei 2025, layanan pemesanan melalui aplikasi diperkirakan akan lumpuh total. “Kami berharap masyarakat memahami aksi offbid ini sebagai upaya untuk memberikan pelajaran kepada aplikator yang melanggar regulasi,” imbuh Igun.
Igun juga menyampaikan permohonan maaf atas potensi kemacetan yang mungkin terjadi di Jakarta akibat aksi ini. Ia mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan rencana perjalanan guna menghindari kemacetan. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan dan gangguan yang mungkin ditimbulkan bagi masyarakat,” kata Igun.
Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga telah mengumumkan rencana aksi serupa. Ketua SPAI, Lily Pujiati, menyatakan bahwa aksi offbid massal ini merupakan bentuk protes atas kondisi kerja yang tidak adil dan potongan pendapatan yang mencapai 70 persen dari platform aplikator.
Lily mencontohkan, seorang pengemudi hanya menerima upah Rp 5.200 untuk mengantar makanan, sementara pelanggan membayar Rp 18.000 kepada platform. “Ini menunjukkan bagaimana platform meraup keuntungan dengan mengeksploitasi kerja keras para pengemudi,” kritik Lily.
Oleh karena itu, SPAI mendukung tuntutan penurunan potongan menjadi 10 persen atau bahkan penghapusan sama sekali. Selain itu, SPAI juga menuntut transparansi dan keadilan dalam pembagian pendapatan dari pengantaran penumpang, barang, dan makanan. “Kami juga menentang program-program diskriminatif yang memberikan prioritas orderan kepada pengemudi tertentu, menciptakan ketidaksetaraan di antara pengemudi ojek online,” tegas Lily.
Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Retret Kepala Daerah Berlanjut. Buat Apa?
