Jakarta, IDN Times – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memberikan tanggapan terkait ancaman pencabutan status geopark Danau Toba setelah menerima peringatan kartu kuning (yellow card) dari UNESCO pada September 2023. Peringatan ini diberikan karena Geopark Danau Toba belum memenuhi kriteria green card atau kartu hijau.
Pemerintah diberi waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan. Menanggapi hal tersebut, Kemenpar telah mengambil langkah-langkah nyata untuk memastikan pemenuhan rekomendasi UNESCO.
Gubernur Sumut Ingin Status Kartu Hijau Toba Caldera Geopark Pulih
Gubernur Sumut Ingin Status Kartu Hijau Toba Caldera Geopark Pulih
1. Kriteria geopark akan dipenuhi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Danau Toba
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menjelaskan bahwa pemenuhan kriteria tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba.
“Kami memahami bahwa status UNESCO Global Geopark membawa tanggung jawab besar. Kemenpar berkomitmen untuk terus mendukung dan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi semua persyaratan dan rekomendasi UNESCO,” ujar Widiyanti pada Jumat, 16 Mei 2025.
Beliau menekankan pentingnya mempertahankan status geopark Danau Toba mengingat potensi kawasan tersebut yang luar biasa.
“Kami berharap pengelolaan berkelanjutan akan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat lokal dan pariwisata Indonesia,” tambah Widiyanti.
2. Kriteria geopark UNESCO yang harus dipenuhi
Danau Toba diusulkan sebagai geopark UNESCO oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba. Proses pengusulan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI), dan Kementerian Pariwisata.
Pada tahap awal, pemerintah daerah, melalui Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, menyiapkan rencana dan dokumen pengusulan yang mencakup aspek geologi, warisan budaya, dan pemberdayaan masyarakat.
Dokumen tersebut kemudian diserahkan ke KNGI untuk memastikan pemenuhan standar dan kriteria UNESCO Global Geoparks sebelum diajukan ke UNESCO.
Beberapa rekomendasi utama UNESCO untuk pemulihan status green card meliputi:
- Peningkatan kualitas interpretasi warisan geologi dan perluasan survei.
- Identifikasi dan inventarisasi lebih rinci warisan alam, budaya, dan buatan manusia.
- Peningkatan panel interpretasi dan visibilitas geopark.
- Penguatan kerja sama dengan geopark lain di Indonesia.
Wisatawan Malaysia Dominasi Kunjungan ke Danau Toba Selama 2024
Wisatawan Malaysia Dominasi Kunjungan ke Danau Toba Selama 2024
3. Langkah Kemenpar untuk memperbaiki pengelolaan Danau Toba
Tahun ini, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenpar telah merancang sejumlah langkah untuk meningkatkan pengelolaan Geopark Kaldera Toba, di antaranya:
- Pemasangan panel penjelasan di geosite untuk meningkatkan pemahaman pengunjung tentang nilai geologi dan alam.
- Penyelenggaraan acara MICE, didukung Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024 sebesar Rp56,6 miliar, untuk mendukung forum dan kegiatan pariwisata Geopark Kaldera Toba.
- Peningkatan kapasitas SDM, koordinasi teknis, dan revitalisasi geosite seperti Monkey Forest Sibaganding dan Geosite Pulau Sibandang.
Dana tersebut dialokasikan ke delapan kabupaten di kawasan Danau Toba, untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan nonfisik guna mendukung pengembangan Danau Toba (termasuk 16 geosites Geopark Kaldera Toba) sebagai destinasi wisata.
Kedelapan kabupaten tersebut adalah:
- Dairi
- Karo
- Simalungun
- Tapanuli Utara
- Toba
- Pakpak Bharat
- Humbang Hasundutan
- Samosir.
Kemenpar akan terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kaldera Toba UNESCO Global Geopark dan pihak terkait untuk memfasilitasi penyusunan siteplan pada geosite di tahun 2026. Penyusunan siteplan ini krusial untuk memperkuat struktur dan manajemen Geopark Kaldera Toba sesuai pedoman UNESCO.
Kemenpar Bidik 249 Ribu Warga Timur Tengah Liburan ke Indonesia
Kemenpar Bidik 249 Ribu Warga Timur Tengah Liburan ke Indonesia
